VIVAnews - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai PSSI seharusnya lebih terbuka dalam laporan keuangannya. Sikap ini akan membuktikan kredibilitas induk organisasi sepakbola itu di mata publik.

Sistem keuangan PSSI selama ini menjadi ranah yang tak pernah diketahui publik. Meski diaudit oleh lembaga independen, laporannya hanya menjadi konsumsi anggotanya dalam kongres PSSI.

Koordinator ICW, Danang Widoyoko, mengaku telah menerima banyak permintaan untuk memantau PSSI. Inilah alasan ICW untuk ikut angkat bicara soal induk organisasi sepakbola tanah air itu.

"Banyak teman aktivis sepakbola nasional dan para suporter yang meminta agar ICW juga memantau PSSI," katanya kepada wartawan di kantor ICW, Kalibata, Minggu, 7 Maret 2010.

Meski demikian, ICW tak ingin gegabah. Pasalnya, PSSI bukanlah lembaga yang memiliki sumber pendanaan dari APBN yang berpotensi merugikan negara.

Mengenai praktis suap dan pengaturan skor menurutnya juga masuk wilayah kepolisian dan kejaksaan. Di FIFA sampai saat ini juga masih sering muncul kasus-kasus penyuapan dan pengaturan skor. Boleh dicek di berita-berita yang ada," kata Danang.

"Namun untuk dugaan penyuapan atau mafia wasit seperti ini adalah wewenang kepolisian dan kejakasaan," tambahnya.

Meski demikian, Danang menilai pihaknya mungkin bisa meminta bantuan KPK dalam melakukan penyadapan. Agar lebih efektif, KPK juga bisa bersinergi dengan kepolisian dalam mengungkap dugaan kasus suap dan pengaturan skor.

"Kalau memang ada dugaan demikian, maka mungkin kita bisa minta bantuan KPK dengan alat penyadapnya," kata Danang.

"Tetapi untuk dugaan penyuapan seperti ini adalah wewenang Kepolisian dan Kejaksaan. Oleh karenanya kita berharap agar Kepolisian dan KPK bisa bersinergi," pungkas Danang.

Wakil Koordinator ICW, Emerson Yuntho menambahkan, PSSI selalu mengaku kalau laporan keuangannya selalu diaudit oleh lembaga independen. Namun hasilnya hanya disampaikan kepada anggotanya saat kongres saja.

Emerson sendiri mendesak agar PSSI sebagai lembaga profesional bersedia buka-bukaan soal laporan keuangannya. Pasalnya, sikap ini merupakan tanggung jawab moral yang sejatinya harus dijalankan oleh PSSI.

"PSSI bukan lembaga yang didanai oleh APBN. Kalaupun ada, jumlahnya tidak banyak. Namun sebagai organisasi yang profesional, PSSI sebaiknya lebih terbuka dalam hal keuangannya," kata Emerson.

"Lewat media, kami menantang PSSI untuk blak-blakan mengenai pengelolaan keuangannya. Ini merupakan gerakan moral untuk membuktikan apakah PSSI bersih atau tidak," tambahnya.

Sementara itu, wartawan senior Sumohadi Marsis mengatakan PSSI mendapat kucuran dana dari pemerintah sebesar Rp100 juta setiap tahunnya. Namun karena jumlahnya kecil, PSSI tidak pernah memberian laporan terkait anggaran tersebut.

"Dulu dana ini dikucurkan melalui KONI. Namun sekarang diberikan langsung oleh Menegpora," ujar pria yang sempat menjabat sebagai pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) tersebut.